Breakfast Forum, Indonesia di Persimpangan

Breakfast Forum ILUNI FEB UI – Indonesia di Persimpangan: Menjaga Ambisi, Menjalin Keberlanjutan

Jakarta, 7 Agustus 2026 – Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) menyelenggarakan Breakfast Forum bertajuk “Indonesia di Persimpangan: Menjaga Ambisi, Menjalin Keberlanjutan” di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta. Agenda rutin ILUNI FEB UI ini mempertemukan alumni yang berkecimpung di berbagai bidang dalam berbagai peran, baik di sektor swasta, akademisi, hingga pembuat kebijakan untuk membahas bagaimana Indonesia menjaga momentum pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045 tanpa mengorbankan keberlanjutan. Acara dibuka oleh Ketua Umum ILUNI FEB UI, Ubaidillah Nugraha, yang menekankan pentingnya kontribusi alumni dalam menghadirkan diskursus kebijakan berbasis bukti, terlebih pada momen ketika ambisi pembangunan berhadapan langsung dengan batas fiskal dan kelembagaan.

Forum menghadirkan M. Chatib Basri (Anggota Dewan Ekonomi Nasional, FEB UI ’86), Anton Gunawan (Komisaris Independen PT Super Bank Indonesia Tbk., FEB UI ’77), Moekti P. Soejachmoen (Senior Economist, Svara Institute, FEB UI ’87), dan Azis Armand (President Director & Group CEO PT Indika Energy Tbk., FEB UI ’85), dengan moderator Ratih Dwi Rahmadanti (Economist, World Bank, FEB UI ’07).

Anton Gunawan menyebutkan enam komponen yang membentuk kerangka institusi yang dibangun sejak krisis 1998 untuk mendukung pembangunan Indonesia. Keenam komponen ini diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian. Komponen-komponen ini adalah: (1) menjaga prudensial sektor perbankan, (2) monitoring lalu lintas devisa, (3) independensi bank sentral, (4) disiplin fiskal berupa penetapan fiscal rules, disertai perbaikan kualitas penerimaan dan belanja publik, (5) desentralisasi fiskal serta hubungan keuangan Pusat dengan Daerah, dan (6) pengawasan kompetisi usaha.

“Untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia ada di persimpangan dan ke mana arah perekonomian Indonesia, kita dapat mengevaluasi berbagai program utama yang diusung pemerintah dengan melihat bagaimana enam komponen tadi,” ujar Anton. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang idenya bagus namun dilaksanakan dengan target yang berlebihan dan pola implementasi yang rentan menimbulkan misalokasi anggaran dan inefisiensi. Sedangkan pola pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang bersifat top-down, kontras dengan upaya desentralisasi yang membangun daya dari dan oleh daerah. Selain itu, menguatnya fiscal dominance serta menurunnya kualitas penerimaan dan belanja publik disertai dengan melemahnya independensi bank sentral dapat menurunkan kualitas pertumbuhan dan stabilitas perekonomian Indonesia. “Permasalahan terbesar Indonesia dalam mencapai pembangunan adalah besarnya misalokasi sumberdaya.” Selain MBG dan KDMP, Anton juga menyoroti terkait dengan Danantara yang tujuannya untuk menarik investasi baru untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Hanya saja, dalam implementasinya, muncul indikasi adanya crowding out yang justru berdampak negatif terhadap investasi dan memunculkan perilaku monopolistik di berbagai sektor perekonomian.

Azis Armand memberikan paparan dari perspektif sektor swasta. Ia menyebutkan bahwa tiga aktor utama perekonomian yaitu swasta, pemerintah, dan koperasi, memiliki peran masing-masing dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. “Dalam menjalankan peran ini, ketidakpastian, shock, maupun krisis adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana setiap aktor ini merespon perubahan-perubahan yang terjadi,” ujarnya.

Azis juga menambahkan bahwa krisis energi seperti yang terjadi saat ini adalah bukan krisis energi yang pertama yang dihadapi sektor swasta. Berbagai shock seperti kenaikan harga bahan baku adalah proses bisnis umum dan sektor swasta akan memiliki respon-respon umum yang diambil. “Hal yang berbeda jika yang terjadi berbentuk structural shock. Untuk menghadapi ini, semua aktor dalam perekonomian memerlukan waktu untuk bertransisi,”

Moekti P. Soejachmoen menjelaskan bahwa produktivitas manufaktur Indonesia, menurut Indonesia Country Growth and Jobs Report 2026 Bank Dunia, pada 2017 justru 20–30% lebih rendah dibanding awal 1990-an. Pada saat yang sama, hambatan non-tarif kini menyentuh 90% barang konsumsi impor. “Keduanya adalah satu masalah yang sama, yaitu lemahnya tekanan persaingan yang memaksa perusahaan naik kelas,” ujarnya. Mesin creative destruction, yang seharusnya membuat perusahaan efisien menggeser yang tidak, kehilangan tenaga. Yang tak produktif bertahan lebih lama, pemain baru yang lebih efisien sulit masuk, dan modal serta tenaga kerja terkunci di tempat yang salah. Pola yang sama ia temukan di otomotif, yang tertinggal dari Thailand sejak 1990-an, dan elektronik, Indonesia jalan di tempat sementara Vietnam dan Malaysia naik peringkat.

Hambatan itu, kata Moekti, tidak hilang melainkan berpindah bentuk: tarif turun, tetapi regulasi teknis, perizinan, dan standar menggantikannya. Selanjutnya menurut Global Trade Alert, 74% hambatan non-tarif Indonesia yang berlaku bersifat diskriminatif. Yang paling terpukul justru UMKM dan pemain baru, sumber creative destruction itu sendiri. Karena itu ia menawarkan lima langkah berbiaya fiskal rendah: audit dan penghapusan hambatan yang usang, harmonisasi standar, inspeksi berbasis risiko, desain ulang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ke arah insentif berbasis kinerja, dan penegakan persaingan usaha yang lebih tegas. Ini akan menjadi reformasi kelembagaan yang melengkapi ruang fiskal, dan menempatkan Danantara sebagai pengungkit investasi swasta. Produktivitas dan investasi swasta, tegasnya, bukan target yang dikejar langsung, melainkan buah dari pasar yang lebih terbuka dan kompetitif. Ia berpendapat jika kompetisi pasar sehat, maka mesin creative destruction bekerja yang menyebabkan produktivitas meningkat. Produktivitas yang lebih tinggi ini akan menarik investasi. “Peran negara bergeser: bukan berbuat lebih banyak, tapi mengatur lebih baik. Ini bukan soal mengurangi ambisi tapi memastikan ambisi itu berkelanjutan,” ujarnya.

M. Chatib Basri menutup paparan dengan menegaskan pentingnya peran institusi dalam sebuah perekonomian. Menurut riset kuantitatif yang dilakukannya, Basri menemukan bahwa kontribusi terbesar dari institusi bukanlah mempercepat pertumbuhan, melainkan menjaga ekonomi tetap resilience saat menghadapi gejolak. Ia mengibaratkannya dengan kisah Odysseus, “Institusi seperti tali kapal di kisah Odysseus. Ia tidak berfungsi untuk mempercepat kapal, tapi ia menjaga kapal perekonomian tidak karam.” Menguji data Indonesia sepanjang delapan dekade (1950–2025), ia menemukan bahwa kualitas institusi (seperti independensi peradilan, kontrol legislatif, supremasi hukum) tidak berkorelasi dengan seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi berkorelasi kuat dengan seberapa keras ia berayun. “Institutions don’t buy speed. They buy resilience,” ujarnya. Pertumbuhan ekonomi dapat bertahan di kisaran 5% baik pada saat era institusi kuat maupun lemah, namun volatilitas pertumbuhan signifikan berubah. Saat institusi kuat, volatilitas pertumbuhan secara signifikan lebih rendah dibanding saat kondisi institusi terburuk. Jejak yang sama tampak pada inflasi: dari rata-rata sekitar 260% saat bank sentral masih menjadi “kasir pemerintah” (1961–1968), ke kisaran 14% pada era stabilisasi Orde Baru, lalu ke bawah 6%. Melihat fenomena ini, sangat penting untuk Bank Indonesia fokus dalam menjaga inflasi. “Bank Sentral harus dipastikan mampu menjaga inflasi di level yang terkendali. Ini penting karena kenaikan inflasi langsung berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin.”

Selanjutnya, ia menyampaikan sebuah peringatan yang juga patut diperhatikan. Indeks kualitas institusi yang ia susun turun dari 2019 ke 2025, yang mana supremasi hukum di titik terendah sejak Reformasi, sementara pertumbuhan tetap 5%, dengan inflasi rendah. Ini menciptakan ketenangan pasar yang justru berbahaya: tanggul tampak sia-sia di musim kemarau, dan “tagihannya” datang bersama hujan. Ia menutup dengan tekanan pada kelas menengah di lintas 29 negara Asia dan provinsi Indonesia, kontraksi income berkorelasi dengan kenaikan unjuk rasa di masyarakat, dan yang memicunya adalah peristiwa penurunan income dimaksud, bukan seberapa dalam. Ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial adalah satu tarikan napas.

Meski berangkat dari sudut yang berbeda, keempat paparan bertemu pada satu simpul: menjaga ambisi menuju 2045 bukan soal memperbesar peran negara, melainkan memperbaiki cara negara mengatur, merawat kompetisi pasar yang sehat, dan memilih instrumen kebijakan secara tepat. Dengan pandangan lintas perspektif ini, Breakfast Forum ILUNI FEB UI kembali menegaskan perannya sebagai ruang bagi alumni untuk berkontribusi merumuskan kebijakan yang kredibel, adaptif, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.

Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini