
Jakarta, 20 November 2026 – Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) menyelenggarakan Breakfast Forum bertajuk “Koperasi & Masa Depan Pertumbuhan Indonesia”. Agenda rutin ILUNI FEB UI ini mempertemukan alumni lintas generasi, bersama akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk menelaah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ketua Umum ILUNI FEB UI, Ubaidillah Nugraha, menyampaikan bahwa topik ini merupakan permintaan para alumni. Mengingat gagasan Mohammad Hatta bahwa koperasi adalah alat kuat untuk mensejahterakan rakyat, ia mengajak hadirin melihat apakah koperasi hari ini masih membawa semangat dimaksud.
Forum diawali keynote speech dan remarks oleh M. Riza Damanik, Ph.D. (Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI), Koko Haryono (Staf Ahli Kementerian Koperasi Bidang Kebijakan Publik), dan Rus’an Nasrudin, Ph.D. (Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, FEB UI ‘99). Forum dilanjutkan diskusi panel bersama Prof. Mohamad Ikhsan (Guru Besar FEB UI, FEB UI ‘83), Zahra Kemala Nindita Murad, Ph.D. (Kepala UKM Center FEB UI, FEB UI ‘01), Mohamad Dian Revindo, Ph.D. (Wakil Kepala LPEM FEB UI, FEB UI ‘94), Dr. Ir. Rudy Setyopurnomo (Advisor Program KDKMP, S2 FEB UI ‘88), Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D. (Plt. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah, FEB UI ‘00), dengan moderator Riandy Laksono, Ph.D. (Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, S2 FEB UI ‘10).


Riza Damanik, Ph.D. hadir mewakili Menteri UMKM, menyampaikan bahwa rasio kewirausahaan nasional 2026 mencapai 3,3%, melampaui target 3,2%. Namun keterkaitan UMKM dengan rantai pasok industri besar baru sekitar 7%, distribusi perdagangan pertanian bisa mencapai tujuh tahap, dan lebih dari 58% UMKM belum mengakses pembiayaan formal. “Setiap tahapan ini ada ongkosnya sehingga tidak kompetitif. Di sisi petani, harganya tertekan. Di sisi konsumen, harganya menjadi tinggi sekali. Yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah middlemen,” jelasnya. KDKMP diharapkan berperan sebagai agregator dan offtaker produk petani dan UMKM. Soal pembiayaan, menurutnya, masalahnya bukan ketersediaan dana. Dari lebih dari Rp9.000 triliun kredit perbankan, porsi untuk UMKM baru sekitar Rp1.500 triliun, dan sebagian besar mengalir ke sektor perdagangan, bukan ke sektor produktif yang lebih banyak menciptakan lapangan kerja.

Koko Haryono, hadir mewakili Menteri Koperasi, mengajak hadirin membaca pertumbuhan dari sudut pandang lain. “Pertanyaannya bukan seberapa cepat kita tumbuh. Pertanyaannya dari mana pertumbuhan itu datang, siapa yang menikmatinya, dan bagaimana pemerataannya,” ujarnya. Menurutnya, persoalan desa bukan semata kekurangan dana. Yang perlu diperkuat adalah mekanisme pasar agar lebih berpihak kepada petani, semua produsen yg ada di desa/kelurahan, yaitu keterbukaan informasi harga, skala usaha petani yang masih kecil sehingga daya tawarnya perlu ditingkatkan, rantai pasok yang panjang, serta fasilitas bersama seperti gudang pendingin yang sulit diwujudkan petani secara mandiri. Per 19 November 2026, lebih dari 83 ribu KDKMP telah berbadan hukum dan lebih dari 30 ribu gerai telah rampung dibangun. Selain berperan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan, sebagai agregator dan offtaker, ia menyebut penyaluran barang bersubsidi dan program bantuan pemerintah sebagai fungsi terpenting KDKMP.

Mewakili Dekan FEB UI, Rus’an Nasrudin, Ph.D. mencatat bahwa pembiayaan KDKMP pada 2026 menyerap sekitar Rp40 triliun, kurang lebih dua pertiga alokasi Dana Desa. “Kita akan bertanya: ini adalah investasi, atau nantinya berubah menjadi pengeluaran? Apakah akan menjadi investasi murni, atau justru menjadi contingent liability?” ujarnya. Dengan struktur usaha Indonesia yang menghadapi fenomena missing middle, koperasi seharusnya mengisi lapisan tengah sebagai lembaga agregasi. “Di sinilah harapan terhadap koperasi, yaitu mengisi kekosongan dari piramida struktur usaha tadi, dan justru tidak menjadi crowding out terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” tegasnya.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti (FEB UI ‘83), yang hadir sebagai bagian dari keluarga besar ILUNI FEB UI, menilai KDKMP berpotensi menjadi simpul yang menghubungkan produk UMKM hingga perusahaan besar. QRIS kini telah digunakan lebih dari 50 juta merchant, sekitar 72% di antaranya UMKM. “Kalau itu bisa dikaitkan dengan KDMP, ini menjadi sumber kekuatan Indonesia yang luar biasa,” ujarnya.

Sesi panel dibuka oleh Prof. Mohamad Ikhsan, yang sejak awal menegaskan posisinya. “Saya tidak menolak koperasi. Yang saya persoalkan adalah desain yang menjadikan negara penyandang dana dan penanggung risiko permanen, sementara anggota tidak memegang risiko maupun kendali,” ujarnya. Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan berapa banyak koperasi yang didirikan, melainkan berapa nilai tambah bersih yang tercipta setelah dikurangi omzet yang sekadar berpindah dari usaha lain. Ia mengangkat sebuah paradoks: anggota koperasi terbukti lebih sejahtera, tetapi volume usaha koperasi justru menyusut dari 1,66% menjadi sekitar 1,1% PDB dalam dua dekade. Penyebabnya adalah biaya yang melekat pada koperasi itu sendiri: free rider, kepentingan anggota yang beragam, dan horizon problem. Koperasi yang sehat, menurutnya, lahir dari pasar yang contested sehingga negara cukup menjadi katalis. “Koperasi yang tidak dipilih anggotanya bukanlah koperasi. Institusi yang hanya hidup dari APBN bukanlah mesin pertumbuhan. Mari kita bangun pasar, bukan ketergantungan,” tegasnya.

Zahra Kemala Nindita Murad, Ph.D. menilai KDKMP paling bernilai sebagai platform yang memperkuat UMKM, bukan pesaingnya. Menurutnya, risiko terbesar ada di lini ritel sembako. Di sana gerai KDKMP berhadapan langsung dengan warung dan toko kelontong untuk produk, lokasi, dan konsumen yang sama, tetapi dengan dukungan fasilitas negara yang tidak dimiliki pesaingnya. Intervensi yang dimaksudkan untuk memperbaiki kegagalan pasar justru bisa berubah menjadi sumber distorsi. “Apakah keunggulan KDKMP berasal dari produktivitas dan inovasi, atau dari perlakuan istimewa yang berpotensi mendistorsi pasar?” ujarnya. Karena itu, ia mendukung penguatan peran KDKMP bergerak di hulu sebagai agregator, offtaker, dan pusat grosir bagi warung. Ini sejalan dengan Pasal 89 Perpres No. 82 / 2026 yang menempatkan UMKM sebagai pemasok dan KDKMP sebagai offtaker. Ia juga mengusulkan sejumlah rambu untuk menjaga level playing field yang sama bagi semua pihak di pasar. Pembukuan penyaluran barang subsidi dipisahkan dari usaha komersial, dan biaya aset dari negara diperhitungkan secara wajar. Fasilitas seperti cold storage dan gudang dapat terbuka bagi semua pelaku, dan tersedia kanal pengaduan bagi warung dan UMKM. Menurutnya, rambu-rambu ini penting mengingat program ini mendapatkan dukungan dari sumber daya publik, maka akuntabilitas sangat penting. “KDKMP harus unggul karena efisiensi, bukan semata karena fasilitas negara,” pungkas Zahra yang juga merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah koperasi di FEB UI.

Mohamad Dian Revindo, Ph.D. membuka paparannya dengan mengatakan, “Secara politik, kami mengerti bahwa setiap pemerintahan pasti punya program prioritas, dan program prioritas pemerintahan sekarang salah satunya adalah koperasi. Kami kritis justru agar program ini berjalan sesuai cita-cita awal Presiden,” ujarnya. Menurutnya, keberhasilan KDKMP diukur dari dampak sosial, bisnis yang tumbuh dengan laporan keuangan yang terbuka, representasi kehadiran negara untuk mengatasi kegagalan pasar dan membuka kesempatan kerja di desa. Salah satu tantangan terbesar KDKMP adalah kepastian hukum. KDKMP adalah entitas privat, tetapi berdiri di atas tanah desa dan bermodal dana publik. Banyak penggerak ekonomi desa enggan aktif karena khawatir tersandung masalah hukum. Untuk itu, ia menawarkan dua opsi. Pertama, jadikan KDKMP sebagai unit usaha BUMDes. Karena BUMDes milik pemerintah desa, penggunaan tanah desa, Dana Desa, dan dukungan dana pemerintah pusat tidak lagi bermasalah. Opsi kedua, mekanisme hibah aset atau perjanjian pemanfaatan aset dan dana publik yang sah dan transparan, dengan kewajiban pelaporan yang jelas. Ia juga mengingatkan soal pembiayaan: “Koperasi memakai aset, tetapi tidak memikul utangnya. Tanpa risiko utang, disiplin pengurus justru melemah.”

Dr. Ir. Rudy Setyopurnomo menegaskan bahwa KDKMP bukan milik negara, melainkan milik warga desa. “Pemerintah membuatkan koperasi, diberikan modal, diberikan ilmu. KDKMP adalah suatu startup,” ujarnya. Seperti startup yang risiko gagalnya tinggi, maka KDKMP membutuhkan intervensi negara. Karena hanya EBITDA yang sepenuhnya berada dalam kendali pengelola gerai, Rudy menawarkan sistem yang menjadikannya sebagai ukuran operasional utama yang dipantau setiap hari secara transparan, dari gerai hingga tingkat nasional. Untuk mencapai skala ekonomi, KDKMP perlu bermitra dengan BUMN dalam bentuk klaster, sementara manajer yang ditugaskan selama dua tahun pertama berperan mentransfer pengetahuan kepada warga. Menanggapi usulan integrasi dengan BUMDes, ia berpendapat arah BUMDes rentan berubah setiap kali kepala desa berganti. Risiko predatory, menurutnya, dapat diredam karena pemilik warung di desa juga dapat menjadi pemilik koperasi. “KDKMP adalah jembatan yang mengubah potensi lokal desa yang terfragmentasi menjadi kekuatan pasar berskala nasional,” ujarnya.

Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D. menilai intervensi negara diperlukan karena pasar di desa jarang bekerja dengan informasi yang simetris. “Kalau semuanya diserahkan kepada market, yang miskin semakin miskin,” ujarnya. Dari sisi pembiayaan, skema KDKMP memindahkan risiko dari perbankan ke fiskal. “Risikonya menjadi risiko fiskal, yang lebih bisa dikontrol ketimbang risiko finansial,” jelasnya. Ia mengaku lebih optimis karena skema ini jauh lebih jelas dibanding Dana Desa, meski risikonya tetap harus dikelola. Berkaca pada pengalamannya menekan inflasi Gorontalo melalui pembenahan logistik dan cold storage, ia melihat gudang dan armada KDKMP berpeluang menurunkan harga pangan dan menaikkan nilai tukar petani. Namun ia mengingatkan bahwa hitungannya masih ketat. “Nilai ekonomi desa versus apa yang harus dibayarkan sebenarnya agak tipis,” ujarnya. Untuk memperlebar selisih itu, menurutnya gerai perlu menciptakan pasar baru, seperti menyerap hasil panen, sekaligus meningkatkan kompetensi bisnis pengelolanya.

Meski berangkat dari sudut pandang berbeda, para pembicara bertemu pada satu kesamaan, yakni keberhasilan KDKMP tidak ditentukan oleh jumlah koperasi yang dibentuk atau gerai yang dibangun, melainkan oleh nilai tambah baru yang benar-benar tercipta di desa. Pertanyaan berikutnya adalah kelembagaan yang paling tepat untuk menjalankannya: koperasi yang berdiri sendiri, unit usaha BUMDes, atau kemitraan dengan BUMN.




Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini.
